Sikap Front Kedaulatan Rakyat pada 21 Mei 2008 di Bandung, Jawa Barat

http://stn-sumedang.blogspot.com/2008/05/rakyat-bersatu-lawan-rezim-anti-rakyat.html

Rakyat Bersatu Lawan Rezim Anti-Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM! Turunkan Harga Sembako!

Pemerintah SBY-JK telah akan menetapkan harga BBM sebagai "pilihan terakhir" untuk mengatasi harga minyak dunia yang melambung tinggi yang mengakibatkan defisit APBN melambung tinggi.

Sebelum rezim ini juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang anti rakyat seperti kebijakan import bahan pangan dengan menghilangkan bea masuk impor yang akhirnya memukul kehidupan kaum tani dan tidak melakukan proteksi pasar akan tetapi membiarkan harga-harga sembako membiarkan harga-harga sembako stabil setelah pasar pasar menentukan sendiri harga stabilnya. Hasilnya, harga stabil yang ada dipasaran hari ini melonjak lebih tinggi dari harga sebelumnya. Dengan berbagai pembenaran yang semangkin memperlihatkan ketidakmampuan rezim ini mengatasi kritis di dalam negeri kecuali dengan semangkin menghisap dan menindas rakyat, maka keluarlah kebijakan anti rakyat.

Dengan harapan merebut simpati rakyat, maka rezim ini mengeluarkan pula bijakan yang seolah-olah memikirkan rakyat yaitu dengan BLT plus padahal kebijakan BLT plus ini hanya bersifat sementara dan tidak sebanding dengan melonjaknya harga-harga yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Sehingga jelas bagi kita, kebijakan BLT plus ini tidak membantu rakyat akan tetapi hanyalah upaya licik dari rezim yang anti rakyat untuk meebut simpati rakyat dengan melakukan pembodohan dan mengambil kesempatan dari kondisi rakyat yang semakin terpuruk.

Maka, kami menyatakaan sikap dan menuntut:

1. Tolak kenaikan harga BBM!
2. Turunkan harga bahan-bahan pokok rakyat serta naikan subsidi bagi rakyat, seperti untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan public lainnya!
3. Naikan upah buruh, termasuk buruh tani dan pekerja pertanian di pedesaan serta golongan pekerja rendahan lainnya. Upah yang didasarkan atas standar hidup yang layak!
4. Tolak PHK dan hapuskan system kerja kontrak dan bentuk outsourcing!
5. Laksanakan reforma agrarian sejati dan menolak segala bentuk kebijakan pembaharuan agraria
6. palsu seperti PPAN!
7. Menuntut penghentian penggusuran terhadap pedangan kecil dan berikan jaminan di dalam menjalankan aktivitas ekonominya!
8. Menuntut penyediaan lapangan kerja!
9. Pendidikan gratis bagi anak-anak buruh, kelas pekerja lainnya serta rakyat miskin luas!
10. Persamaan hak dan hapuskan diskriminasi bagi perempuan di seluruh aspek kehidupan!
11. Realisasikan 20% APBN dan APBD untuk pendidikan diluar gaji tenaga pengajar dan hentikan pemotongan subsidi pendidikan!
12. Tolak RUU BHP dan seluruh praktek komersialisasi pendidikan!

Bandung, 21 Mei 2008

Front Kebangkitan Rakyat
(KASBI, PBKM, SBSI 92, Bandung Raya, PPMI 98, FSBI, AGRA, STN, HMR, FAMU, LMND-PRM, GEMPA, KMB, GMP, Bilik Kuning, SBM, FMN, KMD, LSAK, GRI, LBHB)

Di Magelang, Tuntut Pendidikan Gratis; Mahasiswa Temanggung Tolak Kenaikan Harga BBM

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=164325&actmenu=35

23/05/2008 14:44:43 TEMANGGUNG (KR) - Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Temanggung Peduli Rakyat (AMTPR), Kamis (22/5), menggelar demonstrasi untuk menolak rencana kenaikkan harga BBM di Gedung DPRD Temanggung.

Sedangkan di Magelang, ratusan massa dari perwakilan organisasi kemasyarakatan dan partai politik berunjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang, menuntut pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin.

Demonstrasi mahasiswa di Temanggung dikawal ketat aparat kepolisian. Mereka antara lain menyatakan SBY-JK telah membohongi rakyat dan memikulkan beban berat pada rakyat. Sebab dengan kenaikan BBM, beban rakyat akan semakin berat dengan melejitnya sembako.
Sementara BLT yang akan digulirkan bukanlah suatu solusi. “Kebijakan BLT hanya bikin rakyat malas, BLT tidak strategis dan tidak solutif,” kata Aska, koordinator aksi.

Di Magelang peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, Kamis (22/5) dilakukan ratusan massa yang terdiri dari perwakilan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Serikat Tani Nasional (STN) dan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) dengan berunjuk rasa ke Kantor Setda Kabupaten Magelang.

Unjuk rasa diawali dengan berjalan kaki dari Lapangan drh Soepardi menuju kompleks Setda. Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya ditemui oleh sejumlah pejabat dari dinas dan instansi terkait dan anggota DPRD setempat. Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Magelang Drs Edy Susanto berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut. (*-2/Mud/R-8/Sto)-z

Ijazah Ambar Dipersoalkan Lagi

http://www.suaramerdeka.com/

SEMARANG & SEKITARNYA

29 Mei 2008

SEMARANG- Serikat Tani Nasional (STN) dan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) mendesak Polda dan Kejati Jateng untuk menindaklanjuti laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wakil Bupati Siti Ambar Fathonah. Sebab, perbuatan Wakil Bupati tersebut dinilai sebagai pembohongan kepada masyarakat. Koordinator STN Imam Budi Sanyoto mengatakan, surat permohonan klarifikasi ijazah sudah dilayangkan ke Polda dan Kejati Jateng, 10 Mei lalu.

Kemarin dua ormas tersebut mendatangi lagi kantor lembaga penegak hukum itu untuk menanyakan kelanjutan pemprosesan surat permohonan. ’’Kami hanya meminta klarifikasi soal ijazah yang digunakan Wakil Bupati saat pencalonan tahun 2005,’’ katanya saat mendatangi kantor Biro Kota Suara Merdeka Jl Pandanaran 30, Rabu (28/5).

Diakuinya, persoalan tersebut pernah mencuat pada 2005 saat Ambar maju sebagai cawabup berpasangan dengan Bambang Guritno dalam pemilihan bupati Kabupaten Semarang.

Meski masalah itu sudah dilaporkan, realitanya pasangan tersebut menang dan berhasil memimpin kabupaten. Dalam perkembangan kini, Bupati Semarang Bambang Guritno dinonaktifkan, karena sedang mengikuti proses persidangan tindak pidana korupsi dana pengadaan buku SD/MI sebesar Rp 3,36 miliar.

Putusan Pengadilan

STN dan FKI-1 Jateng berupaya membuka kembali keabsahan ijazah Ambar. Mereka beralasan selama ini Ambar menggunakan surat keterangan lulus dari Ponpes Pabelan Kabupaten Magelang.

’’Apabila memang surat keterangan tersebut sah, kami menginginkan putusan pengadilan yang menyatakan sah berdasarkan peraturan undang-undang, termasuk ijazah SD yang disebut hilang,’’ tambah Koordinator FKI-1 Jateng Eko Hasri Ristyawan.

Dia meminta ada proses hukum apabila ternyata ada pembohongan publik terhadap penggunaan ijazah itu. Dalam pengajuan permohonan itu, Imam juga menyertakan surat-surat yang menguatkan dugaan tersebut.

Di antaranya, fotokopi surat Depdiknas tentang hasil penilaian Kulliyatul/Tarbiyatul Muallimin Al Isl/amiyah (KMI/TMI) Ponpes tertanggal 28 Januari 2005, fotokopi Keputusan Mendiknas tentang Pengakuan KMI/TMI ponpes setara dengan SMA, fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Siti Ambar Fathonah No 321’/BP/PP/’77 tanggal 12 Desember 1977, fotokopi Surat Depdiknas tentang STTB atas nama Siti Ambar Fathonah tanggal 21 Juli 2005 telah dilegalisasi, fotokopi Piagam Madrasah Depag No WK/5.C/22/Agm ITS/1991, serta fotokopi Surat Keterangan No 045.2/V/2005 tentang surat keterangan kehilangan barang dari SD Negeri Pringapus 03.

Sementara itu, Wakil Bupati Semarang Hj Siti Ambar Fathonah mengatakan, pihaknya sudah mengantongi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan penolakan terhadap kasasi Miftahudin, selaku calon Bupati Semarang yang dikalahkan pasangan Bambang Guritno (BG)-Ambar, pada Pemilihan Bupati Juli 2005. ’’Pada intinya tidak ada masalah dengan ijazah saya. Saya selama ini diam dan tidak mau berpolemik. Ini demi kondusivitas daerah,’’ tutur Ambar, kemarin.

Dengan adanya kelompok-kelompok yang tidak puas tersebut, ia tidak terlalu mempermasalahkan. ’’Saya hanya berdoa agar mereka diberi petunjuk dan kesadaran oleh Allah. Saya hanya berpikir bagaimana sekarang lebih memajukan Kabupaten Semarang,’’ tegas dia yang pada saatnya nanti akan menunjukkan keputusan MA tersebut, karena sore kemarin dalam perjalanan dinas ke Jakarta. (H22,H14-37)

Bandara Internasional Jawa Barat Yang Menuai Penolakan Petani

MAJALENGKA, STN. “Kami tetap menolak keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat yang akan dibangun di atas desa kami!”, demikian tegas Abah Herry selaku pimpinan Forum Komunikasi Rakyat Bersatu [FKRB] takkala memberikan kesaksian dalam temu wicara bertema Alih fungsi Lahan Pertanian pada hari Selasa, 20 Mei 2008. Ia menambahkan bahwa masyarakat Desa Sukamulya sebenarnya mendukung adanya Bandara. "Namun sebaiknya Bandara tersebut didirikan di lahan yang tidak produktifm, bukan di sini", imbuhnya.

Temu wicara yang diselenggarakan oleh FKRB dan Serikat Tani Nasional di Balai Desa Sukamulya dihadiri oleh dua pembicara dari Departemen Pertanian RI. Mereka adalah Ir. Tangkas Panjaitan, M.Ag.Sc selaku Kepala Sub Direktorat Reklamasi Lahan dan Ir. Tjuk Edi, M.Ag.Sc selaku Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Hadir pula dalam Kuwu [kepala Desa] Sukamulya, para tokoh pemuda dan masyarakat serta kalangan petani penggarap anggota FKRB.

Anggota Tim Amdal Nasional

Tangkas Panjaitan mengemukakan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat [BIJB] baru sebatas rencana awal yang diajukan oleh pihak Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat. Kajian Amdal terhadap poyek tersebut juga masih bersifat analisis awal kelayakan yang masih memungkinkan terjadinya perubahan. “Kedudukan saya sebagai salah satu anggota Tim Amdal tingkat nasional akan memperjuangkan peninjauan ulang terhadap usulan Dinas Perhubungan tersebut”, janijinya.

Sementara Tjuk menyatakan bahwa bertepatan dengan perayaan 100 tahun kebangkitan nasional para petani di Desa sukamulya patut membuka diri terhadap perubahan-perubahan zaman. “Namun kearifan lokal dalam pengelolaan sumber pangan tetap tak boleh ditinggalkan. Hal ini dimulai dari memupuk tanggung jawab pribadi diri kita kepada sesama yang miskin dan papa”, jawabnya aras pertanyaan peserta mengenai tanggung jawab sosial Perusahaan Gula Jatitujuh yang memiliki kebun di sekitar Desa Sukamulya.

Lumbung Padi Majalengka

Desa Sukamulya adalah satu dari sebelas desa yang menjadi korban prencana pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati. Di sisi lain, Kecamatan Kertajati memiliki areal pesawahan tadah hujan yang terhampar dengan luas. Produksi padi di Kertajati dalam 1 hektar menghasilkan 6 ton padi kering siap giling.

Dinas Pertanian Kabupaten dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka 2005 melaporkan bahwa luas tanam di Kertajati 9441 hektar, luas panen 9060 hektar, hasil produksi 47.428 ton, dengan rata-rata produksi 52,35 kuintal. Merekapun bangga dengan Kertajati yang berpredikat sebagai lumbung padi Majalengka.

"Di tengah kebijakan negara yang berencana menaikkan harga BBM, sungguh tepat kiranya bila petani penggarap yang tergabung dalam FKRB menuntut keadilan untuk terjaminnya sumber pangan kehidupan mereka dan keluarganya hari ini dan masa depan.", tandas Donny Pradana WR dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional sebelum kegiatan tersebut ditutup oleh Kuwu Desa Sukamulya.

Perusahaan Tambang Nikel Di Kawasan Hutan Adat Kota Bau Bau Merusak Sawah Petani

BAU BAU, STN. Berawal dari keresahan petani yang mengalami banjir setiap kali terjadi hujan. Banjir tersebut selain membawa air juga bercampur lumpur dan warnanya merah. Akibat banjir tersebut padi yang siap panen kemudian yang mati dan terjadi kegagalan panen. Luas sawah yang terkena gagal panen akibat banjir sekitar 20 Ha.

Selain karena banjir kegagalan panen menurut petani disebabkan karena lumpur yang berwarna kemerah-merahan melekat dibatang padi. Setelah 2 sampai 3 jam ketikak padi terkena sinar matahari dan lumpurnya kering maka padipun ikut kering dan mati. Begitupun tanaman kakao banyak yang mati karena selalu terendam air.

Akibatnya, hampir tiap hari masyarakat harus membersihkan sawahnya karena tertimbun lumpur dan sampah non organik yang tak sedikit jumlahnya Kondisi ini semakin diperparah, karena petani harus menambah ongkos produksi dan sulitnya mendapatkan air, khususnya di kelurahan Kampeonaho disebabkan debit air menurun ini berdampak pada kosongnya bak penampung yang menjadi sumber air bagi masyarakat.

Menyikapi keresahan diatas, kemudian warga melakukan sendiri investigasi. Dari hasil investigasi diperoleh masyarakat banjir yang bercampur lumpur kemerah-merahan disebakan kegiatan penambangan nikel di hutan bungi dan sorawolio. Pertambangan ini dilakukan oleh PT. Bumi Inti Sulawesi (PT. BIS). Kegiatan tambang ini berada di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Sorawolio. Secara umum masyarakat di 2 kecamatan ini menolak keberadaan tambang, Wilayah Kec Surowolio yang diolah oleh tambang sangat kecil dibanding Kec. Bungi. Pengelolaan tambang masuk didalam hutan yang disinyalir masuk dalam kawasan hutan lindung. Kawasan hutan tersebut masuk kedalam Kec. Bungi.

Investigasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas ketuhanan kota Bau-Bau, Dinas lingkungan Hidup kota Bau-bau dan BAPPEDALDA Kota Bau-Bau termasuk dengan DPRD Kota Bau-Bau) dan dari koordinasi ini informasi yang didapat bahwa;

1. Memang ada kegiatan penambangan tetapi baru sebatas eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Bumi Inti Sulawesi (BIS)
2. Kegiatan tersebut dilakukan dikawasan hutan lindung
3. Kegiatan Tersebut Jauh Dari Bantaran Sungai/Sumber air
4. Luas Wilayah penambangan tersebut seluas 1769 Ha

Investagasi dilakukan sejak bulan januari – april setiap sebulan sekali.

Dari hasil investigasi ditemukan juga bahwa kegiatan penambangan dilakukan di hutan yang belum pernah dikelola oleh usaha baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Bahkan hutan tersebut ditetapkan atau dikeramatkan menjadi hutan adat.

Selanjutnya masyarakat melanjutkan investigasi. Investagasi memasuki tahapan kedua. dan menemukan bebrapa fakta :

1. Telah di buat jalan produksi di mulai di Kec. Sorawolio yang panjangnya 19 km dan lebar 12 meter, secara otomatis ditebangnya berbagai macam jenis kayu baik untuk pohon yang berukuran besar sampai pohon yang berukuran kecil. Juga diperoleh informasi dari pengawas pembuatan jalan bahwa jarak instalasi jalan dari jalan yang satu kejalan yang lainnya adalah setiap 50 meter.
2. Sudah ada enam sungai yang putus karena digusur, yakni sungai yang menuju Desa Kampeonaho yang melayani 5 buah bendungan dikecamatan bungi.
3. Titik pngundulan bertambah, karena ada beberapa camp baru yang dibuat dilokasi ynag berbeda dengan camp sebelumnya, camp yang dibuat tergolong mewah karena sudah menggunakan AC luas camp sekitar 10 Ha.

Investigasi ke 2 (DUA) ini, masyarakat seakan-akan dihalang-halanggi oleh pemerintah dan aparat dan bahkan salah seorang masyarkat (inisiator) sempat diintimidasi.Hasil investagasi ini kemudian masyarakat berkesimpulan bahwa penyebab banjir adanya PT. Bimi Inti Sulawesi yang mengelola tambang di Hutan,

Dua minggu kemudian perwakilan masyarakat mendesak komisi B DPRD Bau-Bau untuk mengambil langkah-langkah, setelah mendengarkan penjelasan dari perwakilan masyarakat tentang kegiatan eksplorasi tambang nikel bungi surawolio maka komisi B DPRD Bau-Bau memutuskan untuk menggelar rapat komisi. Dua hari kemudian rapat tersebut pun dilaksanakan dan hasilnya adalah bahwa: untuk sementara waktu, kegiatan eksplorasi tambang nikel bungi sorawolio dihentikan:

Tetapi timbul pertanyaan diwarga apakah keputusan DPDRD Bau-Bau disampaikan ke Pemerintah dan Perusahan. Apakah keputusan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan Perusahaan?

Dari pertanyaan tersebut mendorong masyarakat untuk memastikan apakah Keputusan Komisi B DPRD Bau-Bau dilaksanakan Masyarakat bersama mahasiswa kemudian menuju ke lokasi penambangan. Hasil yang ditemukan yaitu

1. Keputusan komisi B DPRD Kota Bau-Bau untuk menghentikan sementara aktivitas tambang PT. Bumi Inti Sulawesi tidak diindahkan oleh Perusahaan dan Pemerintah.
2. Akibat aktifitas tambang, terdapat enam sungai yang makin mengecil daerah alirannya bahkan ada yang terputus alirannya. Sungai-sungai tersebut yaitu sungai wonco yang melayani lima bendungan besar, sungai karing-ngkaring yang melayani 4 bendungan besar, sungai lakologowu sebagai salah satu sumber AIR PDAM yang melayani kota ini, sungai kecil yang menuju air jatuh juga melayanui persediaan air untuk pelabuhan Murhum kota Bau-Bau, dan dua sungai yang bergabung dengan sungai yang menuju Karing_ngaring
3. Ditemukan satu sungai yang warna airnya MERAH ( nama sungai belum ada?) dan terbukti hal tersebut memeng bersumber dari lokasi tambang, tambang sungai bungi.

Beberapa hari kemudian, warga diundang untuk hadir dalam rapat kerja DPRD Bau-Bau tatapi dalam rapat tersebut warga tidak diberi hak untuk berbicara sehingga kehadiran mereka dinilai percuma. Tetapi satu kesukuran yaitu hasil rapat tersebut memutuskan supaya anggota DPRD melakukan investigasi langsung kelokasi Tambang, dan itu memang dilakukan.

Investigasi keempat pun dilakukan pada 19 April 2008, yang turut serta kali ini adalah anggota dewan, para kepala dinas terkait, masyarakat dan para aktifis LSM pemerhati lingkungan. Hasil yang ditemukan adalah:

1. Sungai yang putus karena digusur bertambah, kali ini telah 24 sungai yang putus
2. Penggundulan hutan bertambah yaitu disebelah timur Camp terdapat pengundulan hutan yang luasnya kurang lebih 10 Ha, belum terhitung yang terkena gusur alat berat untuk pembuatan jalan.
3. Kegiatan penggusuran yang mereka lakukan sudah mendekati hutan Lambusango. Hal ini mengakibatkan masyarakat Desa Barangka Kab.Buton resah dengan kegiatan penambangan ini) dan telaga yang letaknya tak jauh dari penggusuran itu yang luasnya kurang lebih 6 hektar ikut tercemar. Airnya berubah warna menjadi merah dan terjadi pendangkalan. Padahal telaga ini berpotensi sebagai sumber air bersih bagi kota (PDAM) KERENA LETAKNYA BERADA DIKETINGGIAN dan hutannya masih asri dan disinyalir mata air Kelurahan Kampeonaho dan Kelurahan Palabusa berasal dari telaga ini .

Pada investigasi kali ini pula masyarkat mendapat kan keterangan bahwa karyawan yang bekerja pada penambangan ini mengeluhkannya rendahnyanya upah mereka dan perlakuan tidak adil. Jadi jika salah satu alasan pemerintah mengijinkan pertambangan ini adalah untuk mengurangi pengangguran hal diatas telah cukup untuk dijadikan alasan karena hasil investigasi sebelumnya ditemukan masyarakat dikecamatan bungi memiliki pendapatan dan pekerjaan sebagai petani. Jadi sebenarnya penggangguran bukan alasan yang tepat.

Hasil investigasi ini akan ditindak lanjuti oleh pihak dewan dengan segera menggelar rapat kerja secepatnya dan hasilnya akan segera disampaikan kepada masyarakat.

Namun sampai hari ini hal tersebut hanya menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat apakah rapat kerja sudah dilaksanakan atau belum dan apa hasilnya. Sementara di sisi lain, pihak kehutanan menyatakan bahwa kawasan tambang tersebut sebagai kawasan hutan produksi terbatas.

Tetapi pernyataan berbeda dengan kondisi hutan itu sendiri karena hutan tersebut adalah kawasan penyangga air karena kurang lebih ada 26 sumber mata air . Kelurahan Liabuku, Laliabuku, Karing-ngaring dan Kampeonaho hanya berjarak 200 meter dari kawasan hutan tersebut. Di sisi lain, masyarakat seringkali berurusan dengan Dinas Kehutanan Kota bau-bau karena dituduh melakukan pembalakan liar di kawasan hutan yang saat ini dikelola sebagai lahan tambang.

Keadaan ini semakin memotifasi masyarakat untuk terus mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memikirkan jalan keluar terbaik dan salah satu kesepakatan warga adalah agar segera membentuk organisasi sebagai kendaraan untuk beraspirasi dan membangun kerjasama dengan lembaga terkait lainnya sehubungan dengan masalah tambang yang di hadapi.

Pernyataan kasus ini disusun di Kendari, 07 Mei 2008 oleh LBH Kendari, WALHI Sultra dan KPW STN Sultra. Sekretariat bersama di Jl. Rambutan No. 8 D Kel. Wawowanggu Kendari
Email; lbhkendari@yahoo.co.id, amasiku@yahoo.co.id

Tolak Harga BBM Naik, Ribuan Massa SEGERA Macetkan Jalan di Pekanbaru

http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=19008

Aksi penolakan rencana pemerintah menaikan harga BBM terus berlanjut. Ribuan massa SEGERA saat ini memacetkan sejumlah ruas jalan di Pekanbaru.

Riauterkini-PEKANBARU- Riabun massa yang tergabung dalam Sentral Gerakan Rakyat (SEGERA) melakukan aksi turun ke jalan, Senin (12/5). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes rencana pemerintah menaikan harga BBM, menyusul terus menggilanya harga minyak mentah di pasar dunia.

Aksi dengan konsolidasi massa di depan Tugu Keris di depan kediaman Gubernur Riau M Rusli Zainal. Keberadaan ribuan massa dengan ciri khas pernak-pernik merah tersebut kontak membuat arus lalu lintas di Jalan Diponegoro tersendat. Setelah massa terkumpul semua, koordinator lapangan langsung memerintahkan massa bergerak menuju Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma.

Rencananya, massa akan menggelar aksi di gedung DPRD Riau dan mendatangi sejumlah SPBU di Pekanbaru. Hingga berita ini diturunkan massa masih mengawali aksi dan baru tiba di TPM Kusuma Dharma.

Untuk mengamankan jalannya aksi, terlibat puluhan polisi melakukan penjagaan. Keberadaan massa SEGERA yang tengah berjalan tak urung memacetkan Jalan Patimura dan membuat Jalan Jendral Sudirman di depan TPM di tutup dua jalur.***(mad)

Petani Minta Perhatikan Kebutuhan Rakyat

http://www.indomedia.com/poskup/2008/05/08/edisi08/floresa.htm

ENDE, PK--Ratusan petani dari lima kecamatan di Kabupaten Ende, masing-masing Kecamatan Nangapanda, Ende, Weweria, Kelimutu dan Kecamatan Lio Timur yang tergabung dalam Komite Tani Ende bersama mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Ende aksi demo ke gedung DPRD Ende, Selasa (6/5/2008).

Para petani dalam orasi yang intinya meminta pemeritah memperhatikan kebutuhan rakyat seperti air, listrik dan kesehatan. Aksi dimulai dari Bundaran Bandara Haji Hasan Aroeboesman menuju gedung DPRD Ende di Jalan El Tari. Massa sempat demo di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende meminta aparat kejaksaan lebih serius menuntaskan kasus korupsi di Kabupaten Ende.

Di gedung DPRD Ende petani berdialog dengan sejumlah anggota Dewan, di antaranya Ketua DPRD Ende, Titus Tibo, Wakil Ketua, Ruben Resi, dan anggota DPRD Ende, Niko Palla, Frans Wangge, Djamal Humris dan H. Zainal Abidin.

Para petani minta DPRD Ende turun langsung ke desa-desa untuk melihat langsung apa yang dibutuhkan rakyat sehingga berbagai program tepat sasaran dan tepat guna. "Jangan cuma turun di kantor camat setelah itu pulang," kata Yohanes Ndate, petani asal Kecamatan Ende.

Petani lainnya, Pius Sato mengatakan, saat ini belum ada tanggul penahan banjir di Kali Loworea. Kondisi ini menyebabkan banjir merusak tanaman dan rumah milik warga. Mereka minta DPRD Ende turun ke lokasi untuk lihat langsung keadaan yang dialami masyarakat.

Sementara Thomas minta dibangun bronjong di Kali Loworea agar tidak meluap ke perumahan. "Setiap Musrenbangdes, Musrenbangcam hingga Musrenbangkab selalu diusulkan warga namun tidak ada realisasi," ujarnya.

Menanggapi berbagai usulan ini, Ketua DPRD Ende, Titus Tibo mengatakan, Dewan akan komunikasikan dengan dinas terkait. Menyinggung soal politik, Titus menjelaskan, saat ini DPRD Ende yang ada merupakan pilihan masyarakat, Baik buruk sudah terjadi. Diharapkan di waktu mendatang masyarakat bisa menentukan pilihannya memilih anggota Dewan yang baik sesuai keinginan rakyat. (rom)